Usul bubarkan KPK, DPR panen kecaman

by **ADMIN** Sat Apr 26, 2008 1:09 pm

Izin geledah akhirnya didapat
Usul bubarkan KPK, DPR panen kecaman

Jakarta Setelah
menolak untuk digeledah, anggota DPR mengusulkan agar Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Usulan itu langsung dikecam
sejumlah kalangan.

Indonesia
Corruption Watch (ICW) mengecam usulan pembubaran KPK yang disampaikan
oleh anggota Fraksi Partai Demokrat, Ahmad Fauzi. ”Saya kira itu
(usulan-red) sudah gila,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW
Ibrahim Fahmi Badoh, di Jakarta, Jumat (25/4).
Menurut Fahmi,
pernyataan itu bukan muncul dari persoalan koordinasi antarkedua
institusi itu. Namun lebih sebagai bentuk perlawanan balik dari
politisi DPR yang tidak menghargai hukum. ”Itu juga wujud arogansi DPR
yang mencari cara untuk keluar dari masalah. Supaya DPR tidak
disentuh,” ujarnya.
Meski demikian, lanjut Fahmi, pernyataan politisi Partai Demokrat bisa menjadi masukan bagi masyarakat.
”Semua
bisa melihat mana politisi yang korup, mana yang tidak. Publik bisa
mengevaluasi dari statemen politisi yang tidak mendukung aksi
pemberantasan korupsi agar tidak dipilih dalam Pemilu mendatang,”
jelasnya.
Fahmi pun menyangkal keras pernyataan yang menyebut KPK
patut dibubarkan dengan alasan kejaksaan dan kepolisian sudah bekerja
dengan baik. ”Membaik apanya? Suap masih terjadi di kejaksaan. Setiap
hari masih ada polisi yang ditangkap karena kasus illegal logging. Mana
yang dibilang membaik? Itu semua pernyataan yang membodoh-bodohi
masyarakat. Saya rasa masyarakat semakin kehilangan harapan terhadap
DPR. Apalagi menjelang 2009, makin kelihatan DPR yang memburu
pundi-pundi uang,” urai Fahmi.
Sementara itu DPR akhirnya mengizinkan penyidik KPK untuk menggeledah Al Amin, Senin (28/4) pekan depan.
”KPK
berencana akan melakukan pemeriksaan ruang kerja Pak Al Amin hari Senin
28 April,” kata Ketua DPR Agung Laksono kepada wartawan seusai bertemu
Ketua KPK, Antasari Azhar, semalam.
Selama penggeledahan itu, kata
Agung, penyidik KPK akan ditemani anggota Badan Kehormatan dan Sekjen
DPR. ”Juga ada saksi dari DPR sehingga selain itu yang diambil sesuai
kebutuhan,” kata Agung. Agung meminta KPK tidak berlebihan dalam
penggeledahan itu.
Agung juga membantah pihaknya mempersulit kerja
KPK. Soal surat izin, menurut Agung, yang dimaksudnya adalah surat
pemberitahuan. ”Bukan surat izin, tapi surat pemberitahuan. Itu sudah
sangat simpel,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Agung, penyidik KPK
harus membawa surat tugas. Ia mengingatkan agar penyidik KPK menyita
barang-barang yang berhubungan dengan kasus yang mendera Al Amin saat
ini. Agung Laksono bertemu Antasari Azhar di tempat yang dirahasiakan.
Agung
membenarkan pertemuan itu membahas konflik KPK-DPR soal penggeledahan.
Dia membantah telah menghalang-halangi penyidik KPK yang hendak
menggeledah ruang kerja Al Amin di Gedung DPR.
Agung hanya
berkeinginan KPK tidak berlaku bak kriminal, bisa melakukan
penggeledahan seenaknya. ”Yang saya inginkan adalah dalam pemberantasan
korupsi dapat mempertimbangkan etika, sopan santun dan tidak grusa
grusu,. Main dobrak saja seperti penjahat kriminal,” elaknya.
Ketua
KPK Antasari Azhar menyatakan tidak ada sejumlah pihak yang ingin
melemahkan pemberantasan korupsi. ”Saya yakin tidak ada satu pun orang
yang tidak ingin tidak ada penegakan hukum apalagi pemberantasan
korupsi,” kata dia.
Antasari pun meminta kepada masyarakat untuk
tetap mendukung pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan KPK.
”Tolong semua pihak untuk tetap buat bangsa ini kondusif sehingga
tercipta penegakan hukum yang kita lakukan,” ujarnya.
Sementara itu,
dari kalangan anggota DPR juga ada yang tidak mendukung pembubaran KPK.
Bahkan, usulan Ahmad Fauzi mendapat kecaman dari para koleganya di
Senayan. Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Effendi Choirie menyebut
usulan itu antipemberantasan korupsi. ”KPK itu instrumen penting dalam
demokrasi dan pemberantasan korupsi, tidak bisa dibubarkan. Usulan itu
menunjukkan antipemberantasan korupsi,” kata Effendi.
Sementara itu,
anggota Fraksi Partai Golkar Akil Mochtar menilai usulan pembubaran KPK
tidak cerdas. ”Jika ingin membubarkan KPK, cabut UU-nya.”
Calon
hakim Mahkamah Konstitusi itu menambahkan, jika yang diinginkan DPR
adalah pembubaran KPK maka DPR telah mengingkari amanat reformasi.
”Salah satunya good government dan clean governance dengan
pemberantasan KKN. Di mana korupsi yang terjadi di Indonesia masuk
kategori luar biasa,” sambung dia.
Usulan pembubaran KPK itu ibarat
jawaban DPR adalah lembaga negara paling korup dan tidak mempunyai
komitmen apa pun dalam hal pemberantasan korupsi. ”Maka yang dilakukan
selama ini hanya lips service yang hanya membodohi rakyat semata,”
cetus Akil
Sedangkan anggota Fraksi PKS Agus Purnomo menyatakan
usulan pembubaran KPK membenarkan sinyalemen masyarakat bahwa DPR itu
lembaga paling korup. Agus merasa, pendapat Fauzi itu bernada emosional
dan ahistoris. Ahistoris karena Partai Demokrat memang belum berdiri
saat UU KPK dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digodok DPR.
Kecaman
ini bermula dari usulan anggota Fraksi Partai Demokrat Ahmad Fauzi yang
melontarkan usulan agar KPK dibubarkan karena lembaga tersebut terlalu
super. ”Ini tidak ada kaitannya dengan penggeledahan. Kami melihat KPK
terlalu super body saat ini. Sejumlah teman sudah berkomunikasi untuk
mengusulkan revisi UU 30/2002 tentang KPK. Kalau perlu dibubarkan,”
kata Fauzi.
Sebagai gantinya, lanjut Fauzi, tugas kepolisian dan
kejaksaan harus dikembalikan. Dia menilai kinerja kedua institusi itu
sudah mulai membaik.